Parepare_Polemik antara Pemerintah Kota Parepare dan DPRD kembali mencuat setelah usulan anggaran bantuan seragam gratis bagi siswa SMA ditolak oleh para legislator. Penolakan itu berbuntut pada aksi walk out Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka, yang dinilai sebagian pihak sebagai bentuk ketidaksiapan Pemkot menghadapi kritik terkait lemahnya dasar regulasi usulan tersebut.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menegaskan bahwa usulan Pemkot memasukkan anggaran bantuan seragam SMA ke dalam APBD justru menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap batas kewenangannya. Ia menyebut, Pemkot tidak bisa serta-merta membiayai kebutuhan siswa SMA karena jenjang pendidikan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami minta Pemkot menempuh prosedur dulu. Buat Perwali, buat MoU dengan pemerintah provinsi. Baru bisa bicara anggaran. Kalau langsung dianggarkan itu jelas melanggar,” tegas Kaharuddin, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, DPRD justru mengambil langkah pencegahan agar Pemkot tidak tergelincir pada potensi pelanggaran administrasi maupun hukum. Ia menilai Pemkot terlalu memaksakan kehendak tanpa menyiapkan dasar legal yang memadai.
“Bagaimana kita mau menyetujui anggaran yang tidak punya payung hukum? Yang ada malah kepala daerah bisa terseret masalah nanti. Jadi ini bukan soal DPRD menghambat, tapi soal pemerintah yang harus tertib aturan,” ujar Kaharuddin.
Aksi walk out Sekda saat pembahasan dianggap beberapa anggota dewan sebagai reaksi emosional yang tidak perlu. Bukan hanya mencerminkan ketidaksiapan Pemkot menjawab persoalan regulatif, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam hubungan eksekutif–legislatif.
Sikap kritis DPRD Parepare ini menggambarkan bahwa polemik bukan hanya soal anggaran seragam, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang dinilai masih perlu diperbaiki, terutama dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor aturan.
