Parepare – Inflasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Agustus 2025 mencapai 4,46% dan menjadi yang tertinggi di Sulsel. DPRD Parepare pun menyindir tingginya inflasi yang salah satunya dipicu serapan APBD Pemkot Parepare rendah.
“Saya melihat mungkin masih ada pengaruhnya ini terkait dengan daya serap APBD kita. Jadi kalau daya serap APBD kita rendah, pasti juga ikut mempengaruhi jumlah uang yang beredar,” kata Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir kepada detikSulsel, Selasa (9/9/2025).
Kaharuddin mengatakan, kondisi inflasi yang tinggi berdampak buruk bagi masyarakat. Pasalnya, harga barang naik dan daya beli masyarakat menurun.
“Kalau inflasi pasti tidak baik. Artinya harga pasti naik. Harga pasti naik yang menyebabkan daya beli masyarakat jadi turun,” ujar dia.
Menurutnya, salah satu cara untuk menekan inflasi dengan mengembangkan UMKM. Dia mengatakan, Pemkot belum mampu mengembangkan UMKM Parepare dengan baik.
“Ya, memang ada upaya pemerintah dilakukan seperti car free day, car free night dengan memberdayakan UMKM. Tapi kan itu kan sifatnya insidentil. Yang kita mau penanganan UMKM yang berjangka panjang,” ujarnya.
Dia mengatakan, program car free day (CFD) dan car free night (CFN) justru mematikan pedagang kecil. Dia meminta pemkot agar menambah spot UMKM secara merata di semua Kecamatan.
“Nah, justru pengelolaan UMKM yang sifatnya insidentil, yang ada di area pantai itu, justru mematikan UMKM. Nah, seharusnya pemerintah semakin menambah fasilitas-fasilitas yang ada di spot-spot UMKM,” katanya.
Kaharuddin juga menyinggung Pemkot kurang memperhatikan pengusaha lokal yang berdampak pada tingginya inflasi. Seperti sistem pelelangan barang dan jasa Pemkot yang lebih memberikan kesempatan pengusaha luar daerah.
“Jadi kalau dia menangkan pekerjaan di sini, uangnya dibelanjakan di daerahnya. Barangnya ke sini, nah otomatis itu juga ikut berpengaruh (inflasi),” pungkasnya.
Inflasi Parepare Tertinggi, DPRD Sindir Serapan APBD Rendah-UMKM Lesu
