Parepare– Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menjadi perwakilan ketua DPRD dari enam kabupaten/kota saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP Sulsel. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium Kantor BPKP Sulsel pada Rabu, (4/6/2025).
Saat menerima LHP tersebut, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan BPK perlu menjadwalkan pendampingan secara berkala. Bukan hanya saat audit untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan.
“Perlu ada jadwal berkala dari BPK untuk melakukan pendampingan ke pemerintah daerah. Bukan hanya pada saat audit. Agar pemerintah bisa lebih tertib mengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Kaharuddin mengungkapkan pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik.
“Alhamdulillah 6 kabupaten kota yang hadir semuanya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Artinya Pemda menyajikan laporan keuangan ini sesuai prinsip akuntansi pemerintahan,” katanya.
Adapun Kabupaten / Kota yang menyerahkan LHP di BPKP Sulsel itu masing-masing Wajo, Parepare, Toraja, Toraja Utara, Luwu dan Gowa. (**)
